Prosedur Pendirian Persekutuan Perdata Di Indonesia

Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan negara jika ada tatanan hukum yang mampu menggerakkan, mendorong serta mengendalikan berbagai kegiatan yang ada dalam pembangunan ekonomi. Dan salah satu yang mendapatkan sorotan serta sangat dibutuhkan guna mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia adalah peraturan yang ada pada Usaha Perseorangan. Hanya saja sampai saat ini masih belum ada pengaturan di dalamnya.

Sementara untuk Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum, peraturannya berdasarkan pada KUH perdata dan juga KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata. Karena alasan itulah yang membuat Persekutuan Perdata ini terbentuk. Dan berikut ini penjelasan lengkap soal persekutuan data yang perlu Anda ketahui.

Prosedur Pendirian Persekutuan Perdata Di Indonesia

Mengenal Persekutuan Perdata

Perlu diketahui, persekutuan perdata adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua atau lebih yang memiliki profesi sama. Tujuannya adalah menghimpun sesuatu misalnya uang, barang atau bisa juga keahlian ke dalam sebuah persekutuan supaya mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat yang bisa dibagikan ke sesama mereka.

Jenis-Jenis Persekutuan Perdata Di Indonesia

Selain itu, ada beberapa jenis persekutuan perdata di Indonesia yang harus Anda ketahui yaitu:

  • Persekutuan Perdata Umum
  • Persekutuan Perdata Khusus
  • Persekutuan Keuntungan
  • Tujuan Mendirikan Persekutuan Perdata
  • Persekutuan Perdata pada dasarnya memiliki tujuan utama yakni:
  • Untuk melakukan kegiatan yang sifatnya komersial
  • Untuk menjalankan kegiatan profesi

Beberapa contoh profesi di Indonesia yang biasanya mendirikan persekutuan adalah para pengacara, akuntan dan lain sebagainya.

Tata Cara Pendirian Persekutuan Perdata

Pendirian Persekutuan Perdata adalah supaya menjamin jika persekutuan tersebut mendapatkan kepastian hukum. Karena itu, pemerintah mewajibkan dalam pendirian persekutuan perdata haruslah membuat akta tertulis di hadapan notaris. Dan berikut ini beberapa tahapan yang harus dilakukan saat mendirikan Persekutuan Perdata:

1. Melakukan pendaftaran

Di tahapan ini memuat beberapa hal misalnya pendaftaran akta, melakukan perubahan anggaran dan melakukan pendaftaran perubahan.

2. Melakukan Pengajuan Nama

Dalam tahap pengajuan nama, yang harus dipenuhi adalah nama yang diajukan belum dipakai oleh persekutuan perdata yang lain.

3. Pencatatan Pendaftaran

Dan tahap terakhir adalah pencatatan pendaftaran. Perlu diketahui, jika Persekutuan Perdata sudah mendapatkan pengesahan, maka persekutuan tersebut harus melakukan pendaftaran lewat PN.

Hal-Hal Yang Membuat Persekutuan Perdata Berakhir

Dan perlu Anda ketahui juga jika Persekutuan Perdata dapat berakhir sesuai dengan Pasal 1646 KUHP. Dimana hal-hal yang membuat Persekutuan Perdata berakhir adalah sebagai berikut:

  • Perijinan sudah berakhir
  • Tugas utama dari pendirian Persekutuan Perdata sudah terselesaikan
  • Ada salah satu sekutu yang meninggal dunia atau bisa juga ada yang mengalami pailit
  • Dan hal terakhir yang membuat Persekutuan Perdata berakhir adalah keinginan membubarkan persekutuan itu sendiri.

Jadi itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait Pendirian Persekutuan Perdata di Indonesia. Untuk biaya pendiriannya sangat tergantung pada lokasi atau domisili dari persekutuan itu sendiri.

Download Aplikasi Indotel